Dana Desa Sukamukti 2023–2024: Anggaran Miliaran, Prioritas Beragam dan Rawan Pertanyaan

Kuningan, pemudakuningan.id -Penyaluran Dana Desa di Sukamukti, Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, pada tahun 2023 dan 2024 tercatat mencapai angka miliaran rupiah. Dari data resmi yang diperbarui terakhir pada 19 Desember 2024, desa berstatus Berkembang ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp.1.124,021,000 pada 2023, dan meningkat menjadi Rp.1.143,637,000 pada 2024. Seluruh pagu dana terealisasi penuh, dengan beberapa catatan menarik dari rincian penggunaannya.

Penyaluran Dana Desa 2023

Pada 2023, pencairan dilakukan dalam tiga tahap:

Tahap I: Rp.481,206,300 (42,81%)

Tahap II: Rp.337,206,300 (30,00%)

Tahap III: Rp.305,608,400 (27,19%)

Dari jumlah tersebut, kegiatan fisik mendapat alokasi cukup besar. Misalnya, pembangunan saluran irigasi tersier Rp.61,6 juta, pengerasan jalan usaha tani Rp.101,6 juta, hingga pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menelan Rp.226,8 juta ditambah Rp.45 juta.

Namun di sisi lain, dana juga tersebar untuk kegiatan nonfisik dengan jumlah cukup signifikan. Peningkatan kapasitas perangkat desa dicatat Rp.8,75 juta dan Rp.10,39 juta, sementara untuk kepala desa Rp.7,62 juta dan Rp.16,05 juta. Ada pula pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian senilai Rp.35 juta.

Dukungan program rumah tidak layak huni (RTLH) disebut dua kali dengan nilai sama, masing-masing Rp.10 juta. Untuk kegiatan kesehatan, posyandu menerima anggaran berulang mulai Rp.3,5 juta hingga Rp.17,4 juta per paket, total lebih dari Rp.50 juta. Program Desa Siaga Kesehatan juga menyedot dana hingga Rp.21,3 juta pada salah satu paketnya.

Hal menarik lainnya adalah banyaknya item ganda dengan nominal berbeda, misalnya pada kegiatan “Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)” yang tercatat enam kali, dengan nominal antara Rp.900 ribu hingga Rp.2,7 juta per item.

Penyaluran Dana Desa 2024

Pada 2024, dana desa kembali terserap penuh dengan dua tahap pencairan, yakni Rp.542,4 juta (47,43%) dan Rp.601,1 juta (52,57%).

Kegiatan fisik kembali menonjol. Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan serta olahraga menelan Rp.195,8 juta. Sementara pengadaan pos keamanan desa tercatat dua kali, Rp.28,4 juta dan Rp.6 juta. Ada juga alokasi keadaan mendesak dengan total Rp.72 juta, sebuah pos yang kerap menimbulkan pertanyaan publik terkait urgensi dan transparansi pemakaiannya.

Dari sisi kelembagaan, perangkat desa mendapat porsi cukup besar. Peningkatan kapasitas perangkat Rp.8,17 juta dan Rp.26,95 juta, peningkatan kapasitas kepala desa Rp.6,17 juta, dan peningkatan kapasitas BPD Rp.4,5 juta. Selain itu, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa tercatat Rp.12 juta.

Tak kalah menarik, terdapat pula anggaran pengembangan sistem informasi desa Rp.31 juta ditambah Rp.2,58 juta, serta sertifikasi tanah kas desa Rp.3,5 juta.

Kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat juga terdata, seperti penyelenggaraan posyandu Rp.13,3 juta dan Rp.6,67 juta, penyelenggaraan PAUD Rp.5 juta dan Rp2,5 juta, serta pembinaan PKK Rp.6,24 juta dan Rp.7 juta. Festival kesenian desa tercatat dua kali, masing-masing Rp6,5 juta dan Rp6,8 juta.

Jika dibandingkan, pola penggunaan dana di tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan kecenderungan serupa: kegiatan fisik menyedot anggaran ratusan juta rupiah, sementara pos nonfisik muncul berulang dengan nominal variatif.

Muncul pertanyaan soal efektivitas dan kejelasan output kegiatan. Misalnya, mengapa kegiatan BKB dan Posyandu dicatat berulang kali dengan nilai berbeda, serta apakah pengeluaran keadaan mendesak Rp.72 juta pada 2024 benar-benar sesuai aturan dan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, program besar seperti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Rp.226 juta di 2023 patut dievaluasi, apakah benar sudah terealisasi di lapangan dan memberi dampak nyata.

‎

‎Dalam konteks regulasi, Permendesa menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prioritas penggunaan dana untuk peningkatan kesejahteraan. Karena itu, publik wajar mempertanyakan apakah penganggaran yang tersebar dalam banyak pos kecil hingga berulang ini benar-benar efektif, atau sekadar formalitas administrasi.

‎

‎Dengan total hampir Rp.2,3 miliar dalam dua tahun, Desa Sukamukti mengelola dana besar yang seharusnya mampu mendorong lompatan pembangunan. Namun rincian penggunaan anggaran memperlihatkan adanya pos-pos yang layak ditelusuri lebih jauh. Pengawasan dari BPD, inspektorat daerah, maupun masyarakat desa menjadi kunci agar Dana Desa benar-benar menyentuh kebutuhan utama warga, bukan hanya habis di atas kertas laporan.

‎

.AY