Rakor TPPS 2025, Pemkab Kuningan Tegaskan Komitmen Tekan Angka Stunting

KUNINGAN, (pemudakuningan.id) – Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah, Selasa (7/10/2025).

Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kuningan sekaligus Ketua TPPS, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., didampingi Pj Sekretaris Daerah, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., serta dihadiri jajaran lintas perangkat daerah.

Dalam arahannya, Wabup Tuti Andriani menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus menjadi gerakan bersama, dijalankan dengan kesungguhan dan kepedulian tinggi.

“Penanganan stunting bukan hanya soal angka, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Keterbatasan anggaran jangan menjadi hambatan, justru harus memacu semangat kita untuk berinovasi dan bekerja sama,” ujarnya.

Tuti menyampaikan bahwa meski angka stunting di Kabupaten Kuningan sempat meningkat pada periode 2021–2023, namun pada 2024 berhasil turun sebesar 0,7 persen. Wilayah dengan angka stunting tertinggi tercatat di Cigandamekar, Garawangi, dan Cigugur.

Target prevalensi stunting tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,7 persen, yang diharapkan tercapai melalui kerja nyata dan komitmen lintas sektor. Ia juga mendorong agar desa yang berhasil mencapai target mendapat apresiasi khusus.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran kolektif dalam menanggulangi stunting.

“Setiap kasus bayi stunting harus ditangani cepat dan tepat. Dengan semangat kebersamaan di bawah arahan Ibu Wakil Bupati, kita optimis langkah-langkah penanganan bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, menggarisbawahi pentingnya aksi nyata di lapangan. Ia mencontohkan praktik baik di beberapa daerah lain, di mana ASN menjadi ‘orang tua asuh’ bagi anak-anak stunting melalui pemberian pangan bergizi secara rutin.

“Percepatan penurunan stunting dapat dilakukan lewat dua pendekatan: pencegahan stunting baru bagi remaja dan ibu hamil, serta penanganan kasus yang sudah ada dengan dukungan data akurat melalui aplikasi SIMPATI,” jelas Wahyu.

Selain itu, Wahyu menegaskan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan sesuai aturan.

“Program MBG harus tepat sasaran karena ditujukan untuk memberikan pangan siap konsumsi, bukan sembako. Jika ada pelaksanaan yang menyimpang, segera laporkan ke Dinas Kesehatan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Pemkab Kuningan juga tengah mengembangkan program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) di 25 desa. Program ini menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan keluarga melalui penyediaan rumah bibit, kolam ikan, dan kandang ayam yang terintegrasi di tingkat desa.

Rumah bibit difungsikan untuk pembibitan sayur lokal yang dikelola kelompok wanita tani, kolam ikan memakai sistem sirkulasi air sederhana untuk budidaya nila dan lele, sedangkan kandang ayam dimanfaatkan untuk peternakan ayam kampung petelur guna memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga sasaran stunting.

“Dengan integrasi rumah bibit, kolam ikan, dan kandang ayam, kita ingin memastikan ketersediaan pangan bergizi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wahyu.

.AbasYusuf