Air di Ujung Kepentingan: Ketika Krisis Mengintai, Politik Bersiap Masuk

KUNINGAN, ( PK ) — Air masih mengalir di sela bebatuan. Jernih, tenang, seolah tak berubah. Namun di balik ketenangan itu, ancaman diam-diam tumbuh: krisis yang kian dekat, dan kepentingan yang mulai bergerak.

Peringatan Hari Air Sedunia, Minggu (22/3/2026), semestinya menjadi ruang refleksi. Namun bagi KAWALI DPD Kuningan, ini adalah peringatan keras—bahkan alarm dini.

Sekretaris KAWALI DPD Kuningan, Rokhim Wahyono, menyampaikan pesan yang tak biasa. Bukan sekadar soal lingkungan, melainkan potensi konflik yang bisa meledak ketika air tak lagi tersedia secara adil.

“Air akan jadi isu paling sensitif ke depan. Bukan hanya soal kekurangan, tapi soal siapa yang menguasai dan siapa yang kehilangan,” ujarnya.

Peringatan itu bukan tanpa dasar. Tekanan terhadap sumber daya air terus meningkat. Alih fungsi lahan di kawasan resapan tak terkendali. Mata air mulai menyusut. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat, industri, dan sektor komersial justru melonjak tajam.

Di titik ini, persoalan tak lagi sekadar ekologis—ia berubah menjadi krisis kepentingan.

Di lapangan, gejalanya mulai terasa. Warga di sejumlah wilayah mengeluhkan penurunan debit air, terutama saat kemarau. Sumur yang dulu tak pernah kering kini mulai menunjukkan batasnya. Ironisnya, aktivitas industri tetap berjalan tanpa banyak hambatan.

Pertanyaan pun muncul: apakah distribusi air masih adil?

Rokhim mengakui adanya potensi ketimpangan. Bahkan ia memperingatkan, tanpa kontrol yang kuat, air bisa berubah menjadi alat kekuasaan.

“Ketika akses air tidak merata, konflik pasti lahir. Dan ketika konflik itu masuk ke ranah kepentingan, politik akan ikut bermain,” katanya.

Skenario yang digambarkan bukan sekadar asumsi: perebutan sumber air antarwarga, gesekan antara masyarakat dan pelaku usaha, hingga intervensi kekuasaan dalam menentukan akses.

Di titik itu, air tak lagi netral. Ia menjelma menjadi komoditas strategis.

Sejarah global telah berulang kali menunjukkan: sumber daya yang langka adalah pemicu konflik. Dan air—sebagai kebutuhan paling dasar—memiliki potensi konflik yang jauh lebih besar ketika distribusinya timpang.

Kuningan, yang selama ini dikenal kaya akan sumber mata air, justru menyimpan kerentanan tersendiri.

“Daerah yang merasa aman seringkali terlena. Ancaman justru datang dari cara kita mengelolanya,” ujar Rokhim.

Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan air, terutama oleh sektor besar. Transparansi perizinan masih menjadi tanda tanya. Sementara kawasan resapan terus tergerus pembangunan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, krisis bukan lagi kemungkinan—melainkan keniscayaan.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketika air mulai masuk dalam kalkulasi politik.

Dalam situasi krisis, akses air bisa menjadi alat tawar: untuk menarik dukungan, menekan kelompok tertentu, bahkan mengontrol wilayah. Di sinilah konflik horizontal berpotensi membesar.

“Air bisa jadi senjata paling sunyi. Tak terlihat seperti konflik terbuka, tapi dampaknya dalam,” ujarnya.

Seperti biasa, masyarakat kecil akan menjadi pihak paling rentan. Ketika regulasi lemah dan pengawasan longgar, mereka yang tak punya akses kekuasaan akan tersingkir dari sumber kehidupan paling dasar.

KAWALI DPD Kuningan mendorong langkah konkret: audit tata kelola air, pengetatan izin, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Namun lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif.

Bahwa air bukan sekadar sumber daya—melainkan fondasi kehidupan yang tak boleh dikuasai segelintir kepentingan.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini tanggung jawab bersama. Kalau kita lalai, yang kita hadapi bukan hanya krisis air, tapi krisis kemanusiaan,” tegasnya.

Air mungkin masih mengalir hari ini.

Namun pertanyaannya: sampai kapan?

Dan ketika air tak lagi cukup untuk semua—apakah kita siap?

Atau justru, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana air berubah dari sumber kehidupan… menjadi sumber konflik.

.AY