BAZNAS Kuningan Disorot: Seleksi Diduga Sarat Titipan Politik, Profesionalisme Dipertanyakan

KUNINGAN, ( PK ) — Proses seleksi calon Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan menuai sorotan tajam. Dugaan adanya “pengondisian” sejak awal mencuat, menyusul informasi bahwa sejumlah nama disebut telah “dikunci” sebelum tahapan seleksi berjalan.

Berdasarkan informasi yang beredar, dari komposisi calon yang mengerucut, tiga nama diduga berasal dari lingkaran tim sukses pemenangan kepala daerah pada Pilkada lalu, yakni Asep Fauzi, Abdul Jalil Hermawan, serta petahana Yusron Kholid. Sementara satu kursi lainnya disebut berasal dari kalangan akademisi, sehingga proses seleksi dinilai hanya menjadi formalitas untuk mengisi satu posisi tersisa.

Kondisi tersebut memantik kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Aris Munandar, yang akrab disapa Moris, pengurus Ormas Islam Gerakan Anti Maksiat (GAMAS). Ia menilai proses seleksi kental dengan muatan politik dan berpotensi menjadi ajang balas jasa.

“Kalau sejak awal sudah ‘dikondisikan’, lalu untuk apa seleksi dibuka? Ini mencederai prinsip profesionalitas dan independensi. BAZNAS adalah lembaga pengelola dana umat, bukan tempat distribusi balas budi politik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti komposisi tim seleksi yang dinilai belum sepenuhnya representatif dari sisi keilmuan. Beberapa nama dalam tim seleksi dipertanyakan relevansinya dalam menilai kapasitas calon pengelola lembaga zakat, yang menurutnya membutuhkan pemahaman mendalam terkait fiqih zakat, pengelolaan dana umat, serta sensitivitas sosial-keagamaan.

“Baik yang menyeleksi maupun yang diseleksi harus memiliki kompetensi yang sesuai. Jika tidak, sulit menghasilkan pemimpin yang kredibel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Moris menyarankan agar peserta seleksi yang memiliki keterkaitan dengan tim sukses kepala daerah sebaiknya mengundurkan diri atau dicoret demi menjaga marwah lembaga.

“Kita tahu rekam jejaknya. Jangan sampai BAZNAS dijadikan tempat ‘numpang hidup’. Ini lembaga perjuangan umat, bukan ruang kompromi politik,” katanya.

Selain persoalan seleksi, ia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan program dan anggaran BAZNAS. Ia menyinggung rilis sebelumnya terkait bantuan 150 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) dari BAZNAS pusat yang hingga kini belum jelas realisasinya di tingkat daerah.

“Publik perlu tahu apakah bantuan itu sudah disalurkan atau belum. Jika sudah, kepada siapa? Jika belum, apa kendalanya? Jangan dibiarkan tanpa kejelasan,” kritiknya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong BAZNAS bersama pemerintah daerah untuk rutin mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

“Transparansi penting agar tidak menimbulkan prasangka. Apalagi sempat beredar rumor terkait penggunaan dana untuk kepentingan lain. Ini harus dijawab dengan data terbuka,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana umat tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual.

“Ini bukan sekadar laporan di atas kertas, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Allah dan umat. Jangan sampai disalahgunakan,” tandasnya.

Sorotan terhadap proses seleksi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan BAZNAS agar memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dikhawatirkan akan menurun.

.AY