KUNINGAN, pemudakuningan – Persoalan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmanggu 1, Kabupaten Kuningan, akhirnya berujung pada penghentian sementara operasional.
Keputusan tersebut diambil setelah Satgas P3MB Kabupaten Kuningan bersama SPPI, Koordinator Wilayah (Korwil), pihak kecamatan, dan SPPB melakukan investigasi serta mengumpulkan sejumlah informasi terkait kondisi di lapangan.
Sorotan utama tertuju pada ketidakaktifan Kepala SPPG Karangmanggu 1 yang disebut sudah tidak menjalankan tugas operasional selama hampir satu bulan lebih. Padahal, posisi kepala SPPG memiliki tanggung jawab penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya usai pertemuan, salah seorang perwakilan Satgas P3MB Kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama belum ada penanggung jawab yang menjalankan tugas secara aktif.
"Intinya kita putuskan untuk menghentikan dulu operasionalnya sampai nanti kepala SPPG yang baru ataupun ada petugas yang melaksanakan tugas di sana.Karena dia bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan MBG di SPPG tersebut," ungkapnya.
Namun, persoalan ini memunculkan pertanyaan lebih serius. Jika kepala SPPG sudah tidak aktif selama hampir satu bulan lebih, bagaimana pengawasan terhadap aktivitas dapur selama ini? Mengapa persoalan tersebut baru ditindaklanjuti melalui pertemuan lintas sektor setelah berlangsung cukup lama?
Bahkan, ketika ditanya apakah Satgas baru mengetahui persoalan tersebut, perwakilan Satgas menjelaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mengumpulkan informasi dari lapangan, termasuk laporan dari SPPG dan SPPI.
Ia juga mengakui adanya persoalan komunikasi antara pihak-pihak terkait.
"Belum sepenuhnya seperti itu. Artinya memang kondisi di lapangan yang lebih tahu mungkin camat. Ya, artinya bahwa di lapangan juga terjadi miskomunikasi," ujarnya.
Hukuman Disiplin Berat Sudah Dijatuhkan, Pergantian Masih Diproses Pusat
Fakta lain terungkap dari keterangan perwakilan Korwil SPPI Kabupaten Kuningan, Ibu Nisa. Ia menyampaikan bahwa secara administratif, Kepala SPPG yang bersangkutan telah beberapa kali mendapatkan hukuman disiplin (hukdis), bahkan hukuman disiplin berat.
"Kalau secara administrasi kita sudah ada hukdis, sudah diturunkan hukdis beberapa kali. Terakhir kali itu hukdis berat. Jadi memang kalau secara personal atau perorangan itu sudah diurus untuk tindak lanjutnya seperti apa," jelasnya.
Menurutnya, proses pergantian Kepala SPPG saat ini masih berjalan di tingkat pusat, yakni melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Proses tersebut disebut sudah dimulai sejak akhir Oktober.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antarlembaga. Sebab, ketika ditanya apakah terdapat koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten, Nisa mengakui bahwa pelaporan terkait pergantian kepala SPPG sebelumnya langsung disampaikan kepada BGN.
Ia kemudian menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak kecamatan maupun kabupaten tetap perlu ditingkatkan.
"Harusnya tetap koordinasi. Ini juga menjadi imbauan kami semua, termasuk dari pihak Korwil dan juga kepala SPPG untuk lebih meningkatkan komunikasi lagi ke Satgas. Memang kita di lapangan banyak yang harus diperbaiki dan sambil berjalan juga," ungkapnya.
Program Strategis Jangan Terkendala Persoalan Manajemen
Penghentian sementara SPPG Karangmanggu 1 menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kuningan. Sebab, program yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh bergantung pada sistem pengelolaan yang lemah, komunikasi yang tersendat, ataupun ketidakjelasan penanggung jawab.
Satgas P3MB Kabupaten Kuningan pun mengimbau seluruh SPPG lainnya agar segera melakukan koordinasi dengan Pokja P3MB tingkat kecamatan, camat, Satgas P3MB kabupaten, serta SPPI apabila ditemukan persoalan operasional di lapangan.
Namun, imbauan saja tentu tidak cukup. Diperlukan sistem pengawasan yang berjalan secara nyata, pelaporan berjenjang yang transparan, serta evaluasi berkala terhadap seluruh pengelola SPPG.
Sebab, jika persoalan ketidakaktifan kepala SPPG yang berlangsung hampir satu bulan lebih baru berujung pada penghentian operasional setelah dilakukan investigasi dan koordinasi lintas sektor, publik patut mempertanyakan seberapa efektif pengawasan yang selama ini berjalan.
Kini, masyarakat menunggu bukan hanya penunjukan kepala SPPG yang baru, tetapi juga evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di dapur-dapur MBG lainnya.
Jangan sampai program besar yang membawa misi pemenuhan gizi masyarakat justru tersandera oleh lemahnya manajemen, buruknya komunikasi, dan lambannya respons pengawasan.
.png)
