KUNINGAN, pemudakuningan.id - Proyek pengurugan / cut and fill lahan perumahan seluas 2,7 hektare di Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, diduga tidak lagi berjalan murni sebagai proyek sipil.
Agus, selaku Ketua Pelaksana di lapangan, secara terbuka mengeluhkan persoalan pengadaan alat berat yang diduga ditekan dan diatur oleh oknum TNI.
Keluhan ini bukan sekadar soal teknis pekerjaan. Agus mengaku merasa tertekan karena pengadaan alat berat yang seharusnya menjadi kewenangan penuh pihak pelaksana dan developer, justru diduga ada campur tangan dari pihak luar yang tidak memiliki kewenangan dalam proyek sipil.
"Kami di lapangan yang menjalankan pekerjaan. Tapi soal alat berat, kami seperti ditekan. Harus pakai ini, harus lewat ini. Padahal ini proyek sipil, bukan proyek militer," ujar Agus kepada wartawan 6/11/2026
Menurut Agus, tekanan tersebut membuat pekerjaan di lapangan menjadi tidak efektif. Pihak pelaksana tidak bisa leluasa memilih penyedia alat berat yang lebih murah, lebih siap, dan lebih profesional, karena diduga sudah ada arahan dari oknum tertentu.
Akibatnya, operasional alat berat di lokasi kerap terganggu. Mulai dari jadwal kedatangan alat yang tidak jelas, hingga persoalan BBM untuk alat berat yang juga ikut menjadi keluhan.
"Alat berat butuh BBM setiap hari. Kalau pengadaannya saja sudah ditekan, bagaimana kerja mau lancar?" tambah Agus.
Bahkan di akhir pembicaraan agus meminta bantuan dari pihak wartawan untuk mendampingi dia acara pertemuan dengan camat dan pihak yang diduga oknum TNI.
Padahal, aturan sudah sangat jelas. Prajurit TNI aktif dilarang melakukan kegiatan bisnis, sesuai Pasal 39 ayat (2) huruf c UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Larangan ini dipertahankan dalam revisi UU TNI yang disahkan 20 Maret 2025, di mana DPR menegaskan prajurit tetap tidak boleh berbisnis dan berpolitik.
Pelibatan TNI dalam proyek bisnis / proyek sipil komersial seperti perumahan juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU TNI. TNI hanya boleh terlibat dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) atas perintah negara, seperti TMMD, bencana alam, atau membantu Pemda, bukan atas pesanan developer.
Jika ada oknum TNI yang ikut mengatur, menekan, atau menjadi perantara pengadaan alat berat dan BBM dalam proyek sipil, maka itu diduga sudah masuk kategori pelanggaran disiplin militer.
Sebelumnya, Camat Japara, Minthareja, S.STP, saat dikonfirmasi tim media, menegaskan bahwa proyek di Desa Citapen tersebut baru mengantongi KKPR dan belum boleh masuk tahap pembangunan fisik, karena tanah belum lunas dan PBG belum bisa diurus.
Dengan munculnya keluhan Agus ini, publik mempertanyakan siapa yang sebenarnya mengendalikan proyek tersebut, developer atau pihak lain?
Tim wartawan telah berupaya mengkonfirmasi keluhan Agus ini kepada pihak developer dan pihak terkait lainnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Redaksi juga akan segera mengirimkan konfirmasi resmi kepada Dandim Kuningan untuk memastikan apakah ada anggota TNI aktif yang terlibat dalam pengadaan alat berat di proyek Citapen, apakah atas perintah satuan atau atas inisiatif pribadi.
Media ini membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan ini.
.png)
