KUNINGAN, pemudakuningan.id – Gerakan Tangkap Koruptor Kuningan (GERTAKK) secara tegas mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan untuk segera mencopot Kepala Sekolah SDN 1 Maniskidul. Desakan ini dilayangkan menyusul dugaan kelalaian serta indikasi kuat adanya praktik mementingkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah setempat.
Presidium GERTAKK, Nurdiansyah Rifatullah, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan proyek revitalisasi tersebut, terutama terkait dugaan pengondisian pengadaan bahan material berupa rangka atap baja ringan dan kusen aluminium.
Selain persoalan pengondisian material, Nurdiansyah juga membongkar kejanggalan atas klaim pihak sekolah yang sebelumnya menyebut bahwa 90 persen tenaga kerja pada proyek tersebut merupakan warga lokal. Menurutnya, narasi tersebut hanyalah alibi semata untuk meredam sorotan publik.
"Fakta sesungguhnya di lapangan, para pekerja—khususnya pada bagian pembuatan dan pemasangan rangka atap baja ringan—itu murni dipekerjakan langsung oleh pihak vendor pengadaan. Jadi, bukan atas dasar inisiatif maupun permintaan dari pihak sekolah ataupun komite sekolah," tegas Nurdiansyah dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Sebagai elemen kontrol sosial di tengah masyarakat, GERTAKK memastikan tidak akan membiarkan persoalan ini menguap begitu saja. Pihaknya tengah menyiapkan langkah strategis untuk membawa polemik pembangunan di SDN 1 Maniskidul ke meja legislatif.
Nurdiansyah menyatakan, Presidium GERTAKK akan segera melayangkan permohonan audiensi resmi di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Dalam forum tersebut, GERTAKK meminta agar seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait dihadirkan guna membuka persoalan ini secara transparan.
"Kami akan mengundang semua pihak terkait, mulai dari Kepala Disdikbud, Kabid SD, bagian Sarana dan Prasarana (Sapras), BPKAD, Inspektorat, Dinas Cipta Karya, hingga pihak vendor penyedia baja ringan dan aluminium. Ini penting agar duduk perkaranya terang benderang dan tidak berlarut-larut," ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara anggaran agar tidak main-main dengan uang negara, terlebih momentum penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kini semakin diperketat di tingkat nasional.
"Kalau sudah menyangkut urusan uang negara, kami di GERTAKK pasti akan memelototi habis-habisan. Apalagi hari ini, 19 November, DPR RI baru saja mengetok palu pengesahan RUU Perampasan Aset yang juga memuat ancaman hukuman mati bagi para koruptor. Jangan sampai ada celah penyimpangan sekecil apa pun di daerah," pungkasnya.



.png)