Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Post ADS 1

Tag Terpopuler

Rp1,4 Miliar Revitalisasi SDN Maniskidul 1 Disorot! Pembongkaran Diduga Mendahului SK, Pengakuan Kesalahan Jangan Berakhir Tanpa Sanksi

Senin, 16 November 2026 | 20.43 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-17T04:43:36Z


KUNINGAN, pemudakuningan.id – Program Revitalisasi SDN Maniskidul 1, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar, kini menghadapi sorotan serius. Bukan hanya soal penggunaan anggaran, tetapi juga dugaan pembongkaran bangunan yang telah dimulai sebelum Surat Keputusan (SK) pembongkaran diterbitkan.


Persoalan ini semakin mendesak untuk diperiksa setelah Kepala SDN Maniskidul 1, Rimayani, S.Pd., dalam wawancara disebut mengakui adanya kesalahan terkait persoalan yang dipertanyakan media.


Jika memang terdapat kekeliruan dalam prosedur, persoalannya tidak boleh selesai hanya dengan pengakuan lisan. Harus ada pemeriksaan, penelusuran tanggung jawab, dan tindak lanjut sesuai aturan.


Anggaran Besar, Prosedur Jangan Dianggap Sepele


Rima menjelaskan, program revitalisasi tersebut mencakup 11 item pekerjaan, antara lain rehabilitasi enam ruang kelas, ruang administrasi, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dan pekerjaan lainnya.


Ia juga menyampaikan bahwa lebih dari 90 persen tenaga kerja yang dilibatkan berasal dari masyarakat sekitar sekolah. Keterlibatan warga lokal patut diapresiasi, tetapi hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan administrasi.


Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari bangunan yang selesai berdiri. Ketertiban prosedur, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban aset pemerintah juga harus menjadi ukuran.


Pembongkaran Sebelum SK, Siapa yang Bertanggung Jawab?


Dalam keterangannya, Rima menyampaikan bahwa pembongkaran dimulai pada hari Rabu sesuai ketentuan SK. Namun, informasi yang diperoleh media menyebut aktivitas pekerjaan telah berlangsung sebelum SK pembongkaran diterbitkan.


Di sinilah persoalan utama harus dibuka secara terang. Kapan pembongkaran sebenarnya dimulai? Kapan SK diterbitkan? Apakah ketika pekerjaan dimulai sudah ada dasar persetujuan tertulis atau administrasi lain yang sah?


Rima disebut mengakui adanya kesalahan saat persoalan tersebut dipertanyakan. Pengakuan ini perlu diuji melalui dokumen dan pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi pernyataan yang berlalu begitu saja.


Bangunan sekolah merupakan aset pemerintah. Karena itu, proses pembongkaran dan penghapusan aset harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada anggapan bahwa pekerjaan fisik bisa lebih dahulu berjalan, sementara urusan administrasi menyusul tanpa dasar yang jelas.


Inspektorat dan BKPSDM Jangan Tunggu Laporan Menjadi Sorotan Publik


Persoalan ini juga menyangkut kepatuhan aparatur terhadap aturan kedinasan. Jika pihak yang terlibat merupakan PNS dan tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas kedinasannya, maka dugaan ketidakpatuhan terhadap prosedur patut diperiksa melalui mekanisme disiplin.


UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur kewajiban menaati peraturan perundang-undangan. Sementara PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban dan disiplin PNS.


Karena itu, Inspektorat Kabupaten Kuningan perlu segera menelaah kronologi, dokumen pembongkaran, status aset, serta pihak yang mengambil keputusan. BKPSDM juga perlu memastikan mekanisme penegakan disiplin berjalan apabila hasil pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran PNS.


Jangan sampai aturan disiplin hanya tegas di atas kertas, tetapi tidak terlihat ketika muncul persoalan yang menyangkut pelaksanaan tugas aparatur.


Tentu, dugaan pelanggaran tidak boleh langsung dianggap terbukti. Namun, pengakuan adanya kesalahan merupakan hal yang patut ditelusuri secara serius. Jika terbukti melanggar, tindak lanjuti sesuai ketentuan. Jika tidak, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka.


Rp1,4 Miliar Harus Dipertanggungjawabkan


Selain persoalan pembongkaran, pengawasan terhadap anggaran juga tidak boleh kendur. Kesesuaian pekerjaan dengan RAB, spesifikasi material, volume pekerjaan, kualitas bangunan, penyaluran dana, hingga pembayaran upah perlu diperiksa.


Pihak sekolah menyampaikan bahwa pelaksanaan mengikuti mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat. Rima juga menyebut adanya pendampingan fasilitator dari wilayah Bandung dan konsultan pendukung pemerintah daerah.


Keterangan tersebut perlu diuji bersama dokumen pelaksanaan agar seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan.


Masyarakat tidak sedang menghambat pembangunan sekolah. Publik hanya menuntut agar uang negara dikelola secara tertib dan setiap pihak patuh terhadap aturan.


Kini Inspektorat, BKPSDM, dan Disdikbud Kabupaten Kuningan dituntut menunjukkan langkah nyata. Jangan hanya menunggu persoalan ramai, baru kemudian bergerak.


Kalau prosedur sudah dijalankan, buktikan dengan dokumen. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan biarkan pengakuan kesalahan berhenti sebagai rekaman wawancara tanpa pemeriksaan dan pertanggungjawaban.


Pemuda kuningan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol publik, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang bagi Kepala Sekolah, Disdikbud, Inspektorat, BKPSDM, dan pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan. 

×
Berita Terbaru Update