Independensi BAZNAS Diuji: Dugaan Afiliasi Politik Warnai Seleksi di Daerah

Kuningan, ( PK ) - Sikap tegas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI yang meminta publik melaporkan dugaan keterlibatan tim sukses kepala daerah dalam struktur pengurus BAZNAS di daerah bukan sekadar imbauan administratif. Ini alarm keras: lembaga zakat sedang berada di persimpangan antara amanah umat dan godaan politik praktis.

Peringatan itu lahir dari kekhawatiran yang tak lagi samar. Pasca kontestasi Pilkada, aroma “balas jasa politik” mulai terendus masuk ke ruang-ruang yang seharusnya steril termasuk dalam proses seleksi pengurus BAZNAS.Di Kabupaten Kuningan, sinyal bahaya itu mulai terasa nyata.

Sejumlah elemen masyarakat sipil mengaku telah mengantongi nama-nama peserta seleksi calon pimpinan BAZNAS yang diduga memiliki rekam jejak sebagai bagian dari tim sukses kepala daerah terpilih. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran etik melainkan ancaman langsung terhadap independensi lembaga pengelola dana umat.

Pengurus GAMAS  Aris Munandar, menyebut kondisi ini sebagai gejala serius yang tak boleh dibiarkan.

“Kalau sejak awal sudah terafiliasi politik, bagaimana publik bisa percaya pada independensi pengelolaan zakat?” ujarnya.

Netralitas yang Dipertaruhkan.Dalam norma dan kode etik, BAZNAS dibangun di atas fondasi independensi, integritas, dan profesionalitas. Pengurusnya dituntut bebas dari konflik kepentingan bukan sekadar bebas secara administratif, tetapi juga secara moral.Namun realitas di lapangan kerap berbicara sebaliknya.

Masuknya figur-figur dengan latar belakang tim sukses ke dalam proses seleksi memunculkan satu pertanyaan krusial: apakah jabatan di BAZNAS sedang diperlakukan sebagai “hadiah politik”?

Jika persepsi ini menguat, konsekuensinya fatal. BAZNAS tidak hanya berisiko kehilangan legitimasi, tetapi juga kepercayaan publik—aset paling vital dalam pengelolaan zakat.

Seleksi di Bawah Bayang-Bayang Kepentingan.Panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala daerah sejatinya memikul mandat menjaga objektivitas. Namun ketika kandidat yang muncul justru memiliki kedekatan politik dengan pihak yang sama, publik berhak curiga: di mana batas antara seleksi profesional dan kompromi kekuasaan?

Konflik kepentingan di titik ini bukan lagi potensi melainkan ancaman laten.Pengurus yang lahir dari relasi politik berisiko tidak sepenuhnya bekerja untuk mustahik, melainkan tersandera loyalitas. Dalam jangka panjang, ini bisa menggeser orientasi lembaga: dari pelayanan umat menjadi instrumen kepentingan.

Pengurus GAMAS bahkan mengingatkan soal figur-figur dengan “ambisi jabatan” yang berpindah-pindah organisasi demi posisi strategis.

“BAZNAS itu tempat amanah, bukan tempat mencari penghidupan. Yang dibutuhkan adalah orang yang menghidupkan lembaga, bukan memanfaatkan lembaga,” tegas Aris.

Ujian Integritas di Kuningan

Kuningan kini berada di titik uji.Apakah proses seleksi pengurus BAZNAS akan berdiri tegak di atas prinsip, atau justru menjadi preseden buruk politisasi lembaga zakat?

Desakan moral mulai menguat: kandidat dengan rekam jejak sebagai tim sukses diminta mundur secara sukarela. Ini bukan soal kalah atau menang, tetapi soal menjaga marwah lembaga.

Jika tidak, stigma “titipan politik” akan melekat bahkan sebelum pengurus baru bekerja.

Publik Diminta Tidak Diam

BAZNAS RI membuka kanal pelaporan bagi masyarakat. Ini langkah penting namun efektivitasnya bergantung pada keberanian publik untuk bersuara.

Pengelolaan zakat bukan urusan internal semata. Ia adalah kontrak kepercayaan antara lembaga dan umat.Dan ketika kepercayaan itu retak, yang runtuh bukan hanya institusi tetapi juga harapan mereka yang bergantung pada keadilan distribusi zakat.

BAZNAS harus steril dari anasir politik.Bukan alat kekuasaan, bukan ruang balas budi.Ia harus kembali ke hakikatnya : melayani umat tanpa kepentingan lain.

.AY