MPK Kritik Keras Ketua PGRI: Diam Saat LKS Membebani, Kini Menolak Perubahan

 KUNINGAN, ( PK ) - Yudi Setiadi – Aktivis, Masyarakat Peduli Kuningan (MPK).Kami menilai sikap Ketua PGRI saat ini menunjukkan inkonsistensi yang serius dan cenderung oportunistik dalam menyikapi kebijakan LKS Digital yang digagas oleh Dinas Pendidikan. Sikap ini bukan hanya kontradiktif, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen yang sesungguhnya dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan.

Selama bertahun-tahun, praktik penjualan LKS di sekolah berlangsung secara masif, bahkan dalam banyak kasus terindikasi bersifat memaksa kepada siswa dan orang tua. Dalam realitas tersebut, LKS tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pendukung pembelajaran, melainkan telah bergeser menjadi komoditas ekonomi yang membebani masyarakat. Ironisnya, dalam situasi yang demikian problematik, tidak pernah terdengar sikap kritis yang tegas dari Ketua PGRI—baik terkait mutu materi, aspek keadilan akses, maupun dampak sosial-ekonomi bagi keluarga peserta didik.

Namun hari ini, ketika pemerintah berupaya menghadirkan alternatif melalui LKS Digital sebagai bagian dari langkah korektif untuk menekan praktik komersialisasi pendidikan, justru muncul resistensi yang dibungkus dalam kekhawatiran yang terkesan normatif. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana keberanian sikap itu ketika masyarakat selama ini menghadapi tekanan biaya pendidikan akibat praktik LKS konvensional?

Lebih jauh, kami juga menyayangkan ketidakhadiran Ketua PGRI dalam audiensi resmi bersama Komisi IV DPRD yang secara khusus membahas persoalan ini. Undangan formal tidak direspons dengan kehadiran, bahkan tanpa delegasi. Ini mencerminkan ketidaksungguhan dalam membangun dialog substantif, sekaligus kontras dengan intensitas pernyataan yang justru disampaikan di ruang publik.

Kami memandang fenomena ini tidak sekadar sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan, melainkan berpotensi menjadi refleksi dari resistensi terhadap perubahan yang dapat mengganggu pola lama yang selama ini berlangsung tanpa koreksi berarti.

MPK menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi kebijakan. Namun kritik yang kredibel harus dibangun di atas fondasi integritas, konsistensi, serta keberanian untuk hadir dan berdialog dalam forum resmi—bukan sekadar membangun opini sepihak setelah kebijakan berjalan.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk PGRI, untuk keluar dari narasi kontradiktif dan mulai berfokus pada substansi solusi. Jika keberpihakan kepada dunia pendidikan dan peserta didik benar-benar menjadi tujuan utama, maka yang harus diperjuangkan adalah transformasi yang berkeadilan—bukan mempertahankan praktik lama yang terbukti membebani masyarakat.

.AY