Kejaksaan Hentikan Kasus PJU Kuningan Caang Rp117 Miliar : Obral SP3 untuk Koruptor ?

KUNINGAN, ( PK ) - Kasus dugaan megakorupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam program Kuningan Caang Tahun Anggaran 2023 kembali menjadi sorotan publik. Setelah hampir satu tahun proses penyelidikan berjalan, keputusan Kejaksaan Negeri Kuningan yang menghentikan perkara melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Januari 2026 memunculkan tanda tanya besar.

Padahal sebelumnya, puluhan pihak telah dimintai keterangan oleh penyidik pidana khusus. Mereka yang diperiksa mencakup pejabat strategis seperti Penjabat Sekretaris Daerah, mantan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pihak perusahaan penyedia barang dan jasa. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-99/M.2.23/Fd.1/04/2025 tertanggal 14 April 2025.

Namun, alih-alih mengerucut pada penetapan tersangka, perkara justru dihentikan. Keputusan ini memunculkan kesan kuat di tengah masyarakat bahwa SP3 kerap “diobral”, khususnya pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi daerah, elite politik, maupun pengusaha besar.

Secara yuridis, penghentian penyidikan memang dimungkinkan. KUHAP mengatur bahwa SP3 dapat diterbitkan apabila tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara dihentikan demi hukum. Akan tetapi, alasan yang selama ini sering digunakan—yakni tidak cukup bukti dan tidak adanya kerugian negara—menjadi problematik dalam konteks perkara korupsi.

Penetapan status tersangka sendiri mensyaratkan adanya alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP. Artinya, jika sebelumnya penyidik telah meningkatkan status perkara, maka secara logika hukum telah terdapat dasar pembuktian awal yang kuat. Menghentikan perkara dengan alasan kekurangan bukti setelah proses panjang tersebut menimbulkan kontradiksi serius.

Lebih jauh, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa korupsi merupakan delik formal. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa potensi kerugian saja sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana, tanpa harus menunggu kerugian nyata terjadi. Dengan demikian, dalih tidak ditemukannya kerugian negara patut dipertanyakan secara hukum.

Fakta lain yang tidak kalah penting, penyelidikan sempat menyentuh aktor kunci, termasuk Pengguna Anggaran yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Pemeriksaan terhadap pihak ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. Sayangnya, pendalaman peran tersebut terkesan tidak maksimal.

Keputusan penghentian perkara ini tidak hanya melemahkan upaya pemberantasan korupsi di daerah, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Publik berhak mendapatkan kepastian hukum, terlebih dalam perkara dengan nilai fantastis mencapai Rp117 miliar.

Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi, bahkan mengambil alih perkara jika ditemukan indikasi penanganan yang tidak optimal. Oleh karena itu, sudah selayaknya KPK menelaah kembali penghentian kasus ini secara serius.

Masyarakat Kuningan menaruh harapan besar agar penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan. Kasus ini masih menyisakan banyak pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, mulai dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, hingga rekanan pelaksana proyek.

Desakan kepada Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi dan penindakan terhadap keputusan ini dipastikan akan terus menguat. Sebab, keadilan tidak boleh tunduk pada kepentingan, dan hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

.AY