KUNINGAN, pemudakuningan.id – Presidium Gerakan Tangkap Koruptor (Gertakk) Kabupaten Kuningan, Nurdiansyah Rifatullah, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menutup operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 1. Desakan ini muncul menyusul dugaan beroperasinya dapur tersebut selama lebih dari satu bulan tanpa kehadiran Kepala SPPG (KSPPG).
Menurut keterangan Nurdiansyah Rifatullah, ketidakhadiran pimpinan dapur dalam kurun waktu yang cukup lama menimbulkan tanda tanya besar terkait tata kelola administrasi dan keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Ia menyoroti kejanggalan pencairan anggaran serta pelaporan keuangan yang dinilai tetap berjalan mulus meskipun tanpa otorisasi langsung dari KSPPG definitif.
"Sudah lebih dari satu bulan Kepala SPPG Dapur Karangmangu 1 disebut tidak masuk dan meninggalkan tugas, tetapi anehnya pencairan anggaran tetap bisa dilakukan dan laporan keuangan berjalan seperti biasa. Ada apa di balik ini? Kami meminta BGN bertindak tegas dan menutup sementara operasional Dapur Karangmangu 1," ujar Nurdiansyah dalam keterangannya.
Selain persoalan kekosongan pimpinan operasional, Gertakk Kuningan juga menyoroti dugaan praktik maladministrasi yang melibatkan berbagai pihak di tingkat pelaksana. Nurdiansyah mengingatkan agar tidak terjadi persekongkolan atau praktik "kongkalikong" secara terorganisir antara mitra pelaksana, KSPPG, Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah.
Ia juga menyinggung adanya isu pungutan atau iuran sebesar Rp500.000 per dapur yang dikabarkan berdalih sebagai dana koordinasi. Gertakk meminta aparat pengawas internal maupun instansi terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara.
Ketentuan dan Regulasi Badan Gizi Nasional (BGN)
Merujuk pada kerangka tata kelola dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), keberadaan dan peran Kepala SPPG merupakan syarat mutlak dalam operasional setiap unit dapur pelayanan gizi. Secara regulasi, tata kelola SPPG mengatur beberapa prinsip utama:
Otoritas Penanggung Jawab Tunggal: Kepala SPPG (KSPPG) merupakan aparatur atau tenaga yang ditunjuk resmi oleh BGN untuk memimpin, mengawasi standar kualitas gizi, serta bertanggung jawab penuh atas validasi administrasi dan operasional harian di unit SPPG.
Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Keuangan: Dalam sistem pengelolaan anggaran BGN, pengajuan pencairan dana operasional, verifikasi belanja bahan baku, hingga pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) mensyaratkan otorisasi dan tanda tangan sah dari KSPPG yang bertugas. Tanpa kehadiran atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) resmi dari BGN, proses verifikasi keuangan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh mitra penyedia.
Larangan Pungutan Liar dan Dana Koordinasi: BGN menetapkan aturan ketat mengenai transparansi pembiayaan program MBG. Seluruh alokasi anggaran telah dirinci berdasarkan standar satuan harga (bahan makanan, operasional, dan insentif pengelola). Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi—termasuk iuran koordinasi antar-koordinator wilayah, kecamatan, maupun mitra—dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemutusan kontrak kerja sama mitra serta sanksi hukum.
Sanksi Evaluasi dan Penghentian Operasional: Apabila ditemukan ketidaksesuaian standar operasional prosedur (SOP), kekosongan struktur pengawas resmi, atau indikasi penyimpangan anggaran, BGN memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan operasional sementara (suspend) hingga pencabutan izin operasional unit SPPG terkait guna dilakukan audit menyeluruh.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur Karangmangu 1, Korwil/Korcam setempat, maupun perwakilan Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan absennya KSPPG serta isu pungutan dana koordinasi tersebut.
.png)
