Akuntabilitas Dipertaruhkan: Kasus BAIS Jadi Ujian Besar TNI

KUNINGAN, ( PK ) - Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus, bukanlah peristiwa administratif biasa. Ini adalah sinyal kuat TNI sedang menghadapi ujian serius. Bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusional di ruang publik. Kasus ini sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer. Sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam senyap, tertutup, dan berisiko tinggi.

Ketika aktor dari wilayah “sunyi” ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem. Konsolidasi di Level Tertinggi dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat. Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri. Peristiwa ini akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi. Oleh karena itu, respons yang diambil bukan sekadar penindakan individual, melainkan juga langkah struktural.

Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus ini dipandang cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi.Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi. Langkah ini sekaligus dapat dibaca sebagai upaya “sterilisasi organisasi”, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.

Di luar dimensi internal, keputusan ini juga sarat dengan kalkulasi politik. Dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus ini. Ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan. Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI.

Apalagi, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain. Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri. Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya "pre-emptive" untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik. Baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu.

Namun, ada dimensi yang lebih dalam dan mengkhawatirkan, yakni potensi penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. Unit seperti BAIS TNI seharusnya beroperasi dalam kerangka pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan tindakan kekerasan langsung terhadap individu sipil. Jika dugaan keterlibatan personel dalam penyiraman air keras terbukti, maka ini mengindikasikan kemungkinan “mission creep”. Pergeseran fungsi dari intelijen ke tindakan operasional yang diduga tidak sah. Dalam banyak kasus global, penyimpangan seperti ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik “shadow operations”, di mana unit tertentu bertindak di luar kontrol formal. Jika tidak dikoreksi secara tegas, maka hal ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal.

Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya berhenti pada pelaku lapangan. Yang lebih penting menelusuri apakah ada kegagalan sistemik, yakni kelalaian pengawasan, pembiaran, atau bahkan mungkin perintah dari level tertentu. Peradilan kasus ini pada akhirnya akan bermuara pada satu titik krusial: peradilan militer. Di sinilah TNI benar-benar diuji, bukan oleh retorika, tetapi oleh tindakan konkret. Publik akan menilai apakah proses hukum berjalan transparan? Apakah pelaku dihukum setimpal? Apakah ada keberanian untuk mengungkap keterlibatan pihak yang lebih tinggi jika memang ada? Setiap ketidakkonsistenan akan memperkuat stigma lama tentang impunitas dalam tubuh militer. Sebaliknya, jika kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas, TNI justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja lebih keras dan lebih disiplin dibandingkan sistem sipil.

Pergantian penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI dalam konteks ini bukanlah semata solusi, melainkan awal dari proses yang lebih panjang. Inilah langkah awal untuk meredam krisis, tetapi bukan jawaban akhir atas persoalan. Yang akan menentukan arah ke depan adalah konsistensi. Konsistensi dalam penegakan hukum, dalam transparansi, dan dalam menjaga profesionalisme. Jika langkah awal ini diikuti dengan tindakan nyata, maka krisis ini bisa menjadi momentum perbaikan institusi TNI. Namun jika tidak, justru akan menjadi preseden buruk yang menggerus kepercayaan publik secara perlahan. Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi BAIS TNI, tetapi juga wajah TNI secara keseluruhan sebagai institusi negara yang diharapkan profesional, modern, dan tunduk pada hukum. Dalam ujian seperti ini, publik tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti.

.AY