Hari Jadi Kuningan Tanpa APBD, Tapi Ada “Urunan”? ALAMKU: Awas OTT KPK!

KUNINGAN, ( PK ) – Ada yang menarik dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 tahun ini. Ketika pemerintah daerah tengah berada dalam suasana efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto justru mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menggelar perayaan ulang tahun secara besar-besaran.

Pesan itu sederhana, tetapi relevansinya cukup panjang jika ditarik ke Kuningan. Sebab, di tengah berbagai agenda Hari Jadi yang telah disiapkan, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting dari sekadar seberapa meriah perayaannya, yakni dari mana seluruh kegiatan tersebut dibiayai.

Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, berpandangan bahwa jika Pemerintah Kabupaten Kuningan menyatakan rangkaian Hari Jadi ke-528 digelar tanpa menggunakan APBD, maka pernyataan tersebut harus dibuktikan dengan keterbukaan sumber pembiayaan.

Menurut Imam, publik tidak cukup hanya mendengar istilah “non-APBD”. Masyarakat juga perlu mengetahui siapa pihak yang membiayai, berapa nilai dukungannya dan kegiatan apa saja yang mendapatkan pembiayaan tersebut.

Pandangan Imam ini muncul setelah ia mengaku menerima sejumlah curhatan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menyebut sinyal mengenai “urunan” untuk membiayai kegiatan seremonial sudah mulai terasa.

“Beberapa kepala SKPD sudah mulai menarik napas dalam. Sinyal urunan itu sudah ada. Tinggal menunggu kapan peluitnya ditiup,” kata Imam.

Bagi Imam, kalau benar ada kontribusi dari lingkungan SKPD, persoalannya menjadi lebih kompleks. Sebab, label “tanpa APBD” tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila kemudian terdapat uang yang keluar dari lingkungan perangkat daerah melalui mekanisme yang tidak jelas.

“Jangan sampai yang disebut non-APBD itu uang ‘selap-selip’ di luar pengeluaran resmi yang dilakukan SKPD. Kalau memang ada donatur, buka siapa donaturnya. Kalau sponsor, buka sponsornya. Kalau ada kontribusi dari pihak lain, jelaskan mekanismenya,” ujarnya.

Imam menekankan bahwa pernyataannya bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Ia justru mendorong pemerintah daerah membuka informasi sedini mungkin agar tidak muncul prasangka maupun persoalan di kemudian hari.

“Ini bukan tuduhan. Justru saya meminta pemerintah menjelaskan supaya tidak menjadi prasangka. Kalau memang semuanya transparan, buka saja,” katanya.

Menurutnya, apabila kontribusi benar-benar berasal dari donatur atau sponsor, tidak ada alasan untuk menutup informasi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan, kata dia, justru akan membuat publik dapat membedakan mana pembiayaan yang benar-benar berasal dari pihak ketiga dan mana yang berpotensi menjadi beban perangkat daerah.

Pandangan tersebut menjadi semakin relevan setelah Prabowo dalam pidatonya pada 14 Agustus 2026 meminta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran.

“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun, ulang tahun besar-besaran,” kata Prabowo.

Presiden bahkan menyarankan anggaran yang digunakan untuk kegiatan semacam itu lebih baik diarahkan untuk memperbaiki sekolah, rumah sakit dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Bagi Imam, pesan tersebut semestinya tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Semangatnya harus terlihat sampai ke daerah, termasuk dalam penyelenggaraan Hari Jadi Kuningan.

Karena itu, ia menilai konsep perayaan Hari Jadi tanpa APBD sebenarnya merupakan hal yang positif jika benar-benar dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan beban baru bagi perangkat daerah.

“Kalau memang tanpa APBD, silakan. Bahkan bagus. Tapi harus benar-benar tanpa APBD. Jangan APBD tidak keluar melalui pintu utama, kemudian uang keluar melalui pintu lain dengan nama urunan,” ujarnya.

Imam juga mengingatkan pemerintah daerah agar belajar dari catatan pemeriksaan sebelumnya. Ia tidak ingin persoalan yang berkaitan dengan tata kelola dan pembiayaan kegiatan kembali muncul dalam pemeriksaan BPK.

“Jangan sampai nanti muncul lagi seperti yang pernah tercatat dalam LHP BPK tahun 2025. Lebih baik dibuka dari sekarang. Siapa yang membiayai, berapa nilainya dan digunakan untuk apa,” katanya.

Dalam pandangan Imam, transparansi pembiayaan justru dapat menjadi ukuran apakah semangat efisiensi benar-benar dijalankan atau hanya bergeser bentuk.

Sebab, efisiensi bukan sekadar menghilangkan satu pos anggaran dari APBD. Efisiensi juga berarti memastikan kegiatan pemerintah tidak kemudian menciptakan tekanan informal kepada aparatur untuk ikut menanggung biaya kegiatan.

“Kalau kepala SKPD merasa harus urunan, kita harus bertanya. Itu benar-benar sukarela atau ada tekanan? Kalau uang pribadi, ya harus jelas. Kalau uang kantor, harus ada mekanisme pertanggungjawabannya,” kata Imam.

Ia pun mendorong Pemkab Kuningan membuka seluruh sumber pembiayaan Hari Jadi ke-528 kepada publik. Bukan hanya total anggaran, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan dukungan serta bentuk kontribusinya.

Bagi ALAMKU, perayaan Hari Jadi Kuningan tidak perlu dipersoalkan sepanjang tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan budaya, olahraga, UMKM dan promosi pariwisata justru dapat menjadi ruang untuk menggerakkan ekonomi daerah.

Yang perlu dihindari adalah ketika kemeriahan seremoni justru dibayar dengan cara yang tidak transparan.

“Publik tidak sedang melarang Hari Jadi. Kita hanya ingin memastikan kalau disebut tanpa APBD, ya benar-benar tanpa APBD. Kalau ada donatur, buka donaturnya. Kalau ada sponsor, buka sponsornya,” ujarnya.

Pada akhirnya, menurut Imam, tantangan Hari Jadi Kuningan ke-528 bukan sekadar bagaimana membuat perayaan tetap meriah di tengah efisiensi.

Tantangannya adalah membuktikan bahwa merayakan hari jadi tidak harus membebani APBD, tidak harus membebani SKPD dan tidak harus menyisakan tanda tanya tentang dari mana uangnya berasal.

Sebab di tengah pesan Presiden Prabowo tentang memangkas seremoni, transparansi bukan lagi pilihan tambahan. Ia menjadi bagian penting dari cara pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada publik.

.AY