Kuningan,pemudakuningan.id — Polemik tata kelola program makan bergizi kembali memanas. Dapur Karangmangu 1 mendadak diguncang desakan penutupan paksa menyusul terbongkarnya sejumlah kejanggalan administratif dan operasional yang dinilai mencederai transparansi publik.
Berdasarkan investigasi lapangan dan informasi yang dihimpun, dapur umum tersebut kedapatan beroperasi tanpa adanya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) yang sah di tempat. Tak tanggung-tanggung, pejabat kepala satuan yang bersangkutan dikabarkan telah kabur dan mangkir dari tugas selama lebih dari satu bulan.
Kendati pucuk pimpinan operasional tersebut 'ghaib' dari pos kerjanya, kejanggalan fatal justru terjadi pada sistem birokrasi keuangan. Anggaran operasional dapur tetap bisa dicairkan secara rutin, dan laporan keuangan diklaim berjalan normal. Kondisi ini memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan: Ada apa di balik layar pengelolaan Dapur Karangmangu 1?
Dugaan Kongkalikong Terstruktur dan Isu Iuran Rp500 Ribu
Situasi ini memicu kecurigaan adanya praktik persekongkolan terorganisir yang melibatkan lintas sektoral. Publik dan pegiat transparansi mendesak agar tidak ada "kongkalikong" yang melibatkan oknum mitra, KSPPG, Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga Satuan Tugas Makan Bergizi (Satgas MBG).
Lebih parah lagi, beredar rumor di kalangan pengelola ihwal pungutan liar berkedok koordinasi.
Disebut-sebut ada iuran wajib sebesar Rp500.000 per dapur yang disetorkan untuk kepentingan koordinasi birokrasi vertikal. Praktik semacam ini tentu mencederai integritas program strategis nasional yang seharusnya steril dari praktik rente.
Tinjauan Regulasi Terbaru Badan Gizi Nasional (BGN)
Berdasarkan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga otoritas pengampu program, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diatur secara ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan penyalahgunaan wewenang.
Merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan BGN terkait Pengawasan serta Akuntabilitas Program:
Syarat Absolut Kepemimpinan (KSPPG): Operasional dapur gizi wajib dipimpin dan diawasi langsung oleh KSPPG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi. Kehadiran dan verifikasi fisik kepala satuan merupakan prasyarat mutlak dalam validasi pencairan dana operasional harian maupun mingguan.
Mekanisme Pengawasan Berlapis (Internal & Eksternal): Regulasi BGN mengamanatkan pengawasan ketat yang melibatkan Korwil, Korcam, dan Satgas Pengawasan Daerah. Jika sebuah dapur dapat mencairkan anggaran tanpa kehadiran kepala satuan selama lebih dari sebulan, hal ini mengindikasikan adanya kelemahan fatal dalam sistem verifikasi berjenjang atau dugaan pembiaran sistemik.
* Larangan Pungutan Liar dan Koordinasi Ilegal: BGN secara tegas melarang segala bentuk pungutan di luar Rencana Anggaran Belanja (RAB) resmi yang telah disahkan. Adanya rumor iuran koordinasi Rp500.000 per dapur merupakan pelanggaran berat terhadap pakta integritas dan ketentuan hukum tindak pidana korupsi.
Sanksi Administratif hingga Pidana: Apabila terbukti terjadi pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan (LPJ) atau pencairan fiktif di tengah kekosongan pimpinan dapur, BGN bersama aparat penegak hukum berhak menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin operasional (penutupan dapur) serta proses hukum pidana bagi pihak-pihak yang terlibat.
Desakan Tindak Lanjut
Merespons karut-marut ini, berbagai elemen mendesak Badan Gizi Nasional serta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh di Dapur Karangmangu 1. Penutupan sementara operasional dapur mutlak dilakukan demi mengamankan kualitas gizi yang disajikan sekaligus membongkar aliran dana janggal yang diduga melibatkan sindikat terorganisir.
.png)
