PMII Kuningan: Tunjangan Rumah DPRD Rp25 Juta Adalah Luka Etika Politik di Tengah Krisis Efisiensi

Kuningan, (PK) -  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kuningan menyayangkan dan mengecam kabar mengenai besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang mencapai Rp25 juta per bulan, padahal realita sewa rumah di Kuningan jarang sekali menyentuh angka Rp22 juta per bulan. Fakta ini bukan hanya ironi, melainkan potret nyata betapa jauh jarak antara wakil rakyat dengan realitas kehidupan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah situasi nasional yang menuntut efisiensi anggaran negara, kabar ini terasa seperti tamparan keras bagi masyarakat. Bagaimana mungkin, ketika rakyat kecil masih dihantui kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat justru menikmati tunjangan berlebih yang bahkan tidak relevan dengan harga pasar di daerah ini?

PMII Kuningan menilai bahwa praktik seperti ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal moralitas dan etika politik. Tunjangan yang tidak realistis menunjukkan adanya budaya politik konsumtif yang diwariskan tanpa evaluasi, dan seolah mengabaikan rasa keadilan publik. Wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam mengelola uang rakyat, bukan justru memperlihatkan gaya hidup yang tidak kontekstual dengan daerah yang mereka pimpin.

Kritik Keras PMII

1. Tunjangan Rp25 juta adalah bentuk pemborosan anggaran daerah di tengah masyarakat yang menjerit dengan biaya hidup yang semakin tinggi.

2. DPRD Kuningan harus membuka dasar perhitungan tunjangan perumahan kepada publik secara transparan, agar rakyat tahu dari mana dan dengan alasan apa angka tersebut disusun.

3. Besaran tunjangan harus ditinjau ulang agar sesuai dengan kondisi objektif Kuningan, bukan sekadar mengacu pada regulasi formal yang tidak memotret realita lokal.

4. Prioritas anggaran harus diarahkan untuk rakyat kecil, bukan pada kenyamanan berlebih para pejabat.

PMII Kuningan mendesak DPRD agar berani melakukan evaluasi internal dan memangkas tunjangan yang tidak masuk akal. Kami juga meminta Bupati Kuningan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan koreksi terhadap pos-pos anggaran yang berpotensi memboroskan keuangan daerah.

Jika DPRD masih menutup mata dan telinga, maka PMII Kuningan menegaskan akan menggalang gerakan moral yang lebih besar, turun ke jalan bersama rakyat, dan membuka fakta-fakta anggaran yang selama ini bersembunyi di balik meja kekuasaan.

Kami percaya, politik bukanlah panggung untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk mengabdi. Jika wakil rakyat sudah kehilangan rasa empati dan kepekaan terhadap denyut nadi masyarakat, maka sesungguhnya mereka telah gagal menjalankan etika politik dan budaya kepemimpinan bangsa ini.

Penulis : Ketua Cabang PMII Kuningan Dhika Purbaya