Kinerja Bupati Kuningan Melesat, Prestasi Nasional Jadi Bukti Nyata

KUNINGAN, pemudakuningan – Kinerja Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si sepanjang tahun 2025 menuai sorotan positif. Beragam capaian dan penghargaan tingkat provinsi hingga nasional menjadi bukti bahwa arah pembangunan Kabupaten Kuningan berada di jalur yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan pandangan sebagian pihak yang menilai kebijakan pemerintah daerah hanya bersifat populis dan tidak menyentuh dunia usaha. Faktanya, di bawah kepemimpinan Bupati Dian, Pemerintah Kabupaten Kuningan justru menunjukkan kinerja solid, terukur, dan diakui secara luas.

Sejak dilantik Presiden RI pada 20 Februari 2025, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih hasil Pilkada 2024 langsung bergerak cepat mengimplementasikan visi besar Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, Tangguh). Meski belum genap satu tahun memimpin, sederet prestasi berhasil ditorehkan.

Deretan Penghargaan Bergengsi

Secara personal, Bupati Dian Rachmat Yanuar menerima sejumlah penghargaan nasional, di antaranya Person of The Year 2025 kategori Top Government in Public Relations dari Radar Cirebon Group atas kinerja komunikasi publiknya, TOP Pembina BUMD 2025 pada ajang TOP BUMD Awards, serta Kabar Cirebon Awards 2025 kategori Visionary Leader of Accelerated Economic.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mencatat prestasi membanggakan, seperti Pinunjul Award 2025 Provinsi Jawa Barat yang diraih empat kali berturut-turut atas keberhasilan pengendalian inflasi, penghargaan JDIH 2025 atas transparansi dan modernisasi tata kelola hukum, hingga Peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah se-Jawa Barat 2025.

Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Kuningan meraih empat penghargaan KTNA Jawa Barat 2025, serta Ketahanan Pangan Award Jabar 2025 melalui kategori Gerakan Pangan Murah Terbaik dan Neraca Pangan Terbaik.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Tak hanya soal penghargaan, kinerja Pemkab Kuningan juga tercermin dari indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 turun menjadi 7,59 persen, dari sebelumnya 7,78 persen, seiring peluncuran program penyerapan tenaga kerja pada 100 hari kerja pemerintahan.

Dari sisi investasi, Pemkab Kuningan berhasil menarik minat investor besar, termasuk pembangunan pabrik sepatu dengan nilai investasi mencapai Rp1,2–1,8 triliun yang diproyeksikan menyerap hingga 7.000 tenaga kerja, serta pembangunan bioskop di eks Lapangan Pacuan Kuda dengan nilai investasi Rp26 miliar.

Pertumbuhan ekonomi pun mencatat lonjakan signifikan. Data BPS Kabupaten Kuningan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 mencapai 10,42 persen (year on year), tertinggi di Pulau Jawa, didorong sektor konsumsi rumah tangga, investasi, UMKM, dan konstruksi.

Infrastruktur dan Tata Kelola Fiskal

Di bidang infrastruktur, Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran Rp53 miliar untuk perbaikan 153 ruas jalan, serta Rp27 miliar melalui Disperkimtan untuk perbaikan 250 titik jalan lingkungan desa. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara dalam tata kelola keuangan, Pemkab Kuningan berhasil melunasi tunda bayar sebesar Rp96,7 miliar lebih cepat dari jadwal. Langkah ini memperbaiki kondisi fiskal daerah sekaligus membuka ruang bagi penguatan program prioritas pembangunan.

Kemiskinan Turun Signifikan

Capaian lain yang patut dicatat adalah penurunan angka kemiskinan. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan pada 2025 turun menjadi 10,74 persen, atau berkurang sekitar 12,16 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan.

Berbagai program inovatif seperti PENA (Pengembangan Ekonomi Masyarakat) dan Gema Sadulur terus diperkuat, bahkan Kuningan ditunjuk sebagai daerah percontohan pengentasan kemiskinan oleh BP Taskin RI.

Butuh Dukungan Semua Pihak

Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja Pemkab Kuningan sepanjang 2025 dinilai tidak hanya dirasakan secara internal, tetapi juga mendapat validasi eksternal. Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar mampu mengelola perubahan birokrasi secara progresif dan berorientasi hasil.

Pemerintah daerah pun menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk dunia usaha. Kritik tentu diperlukan, namun harus disampaikan secara objektif, konstruktif, dan berbasis data agar tidak menimbulkan persepsi keliru di ruang publik.

.AY