Peringatan Keras untuk Muspida Kuningan: Bencana Dipicu Komplikasi Kerusakan Alam

Kuningan, pemudakuningan.id – Rentetan bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dinilai bukan sekadar musibah alam, melainkan akumulasi panjang dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan terjadi. Aktivis lingkungan menilai pemerintah kerap baru “terbangun” setelah bencana merenggut korban jiwa dalam jumlah besar.

Tragedi banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi contoh nyata. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa malam, 16 Desember 2025, mencatat sedikitnya 1.050 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Ironisnya, penindakan terhadap korporasi perusak lingkungan baru dilakukan setelah bencana terjadi.

Pemerintah Dinilai Terlambat Bertindak

Pasca banjir bandang di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel perkebunan kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi di Tapanuli Tengah. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembabatan hutan yang memperparah dampak banjir, bahkan material kayu hasil tebangan menghantam rumah warga.

Tak hanya itu, Kementerian Kehutanan juga menyegel tiga perusahaan perkebunan lain di Tapanuli Selatan. Sementara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyimpulkan sedikitnya 31 perusahaan dan pengusaha memiliki kontribusi langsung terhadap terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera.

Namun, langkah hukum tersebut dinilai terlambat. “Pemidanaan korporasi memang perlu, tetapi pencegahan seharusnya dilakukan jauh sebelum bencana merenggut ribuan nyawa,” tegas aktivis lingkungan.

Deforestasi Masif dan Kebijakan Salah Kaprah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat selama periode 2016–2025, hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusut drastis. Sekitar 1,4 juta hektare kawasan hutan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, tambang, dan konsesi usaha lainnya.

Saat ini, luas perkebunan sawit di Sumatera mencapai 10,7 juta hektare, sementara hutan alam tersisa hanya 6,7 juta hektare—angka yang telah melampaui batas aman daya dukung ekologis Pulau Sumatera. Sistem monokultur perkebunan sawit dinilai tidak mampu menahan tanah dan air saat hujan ekstrem, sehingga memicu banjir dan longsor.

Pemerintah juga dikritik karena kerap menyederhanakan penyebab bencana sebagai faktor cuaca ekstrem semata, seperti menyalahkan siklon tropis Senyar. Padahal, fenomena tersebut merupakan bagian dari krisis iklim global akibat pemanasan suhu laut yang dipicu emisi gas rumah kaca.

Krisis Iklim dan Kerusakan Ekosistem

Pemakaian bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, dan industri meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lebih dari 90 persen panas bumi diserap lautan, menyebabkan suhu laut naik dan memicu cuaca ekstrem.

Dampaknya telah terasa di Indonesia. Banjir rob setinggi 40 sentimeter melanda Jakarta Utara awal Desember 2025, sementara di Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, rob mencapai 1,5 meter dan merendam permukiman warga.

Aktivis menilai, tanpa perubahan paradigma pembangunan—dari “melawan alam” menjadi “hidup berdampingan dengan alam”—risiko bencana hanya akan terus berpindah dan membesar.

Banjir Cirebon Diduga Kiriman dari Kuningan

Fenomena serupa juga terjadi di Jawa Barat. Banjir besar melanda Kabupaten dan Kota Cirebon pada Selasa (23/12/2025) sore hingga malam. Hujan deras memicu luapan sungai yang merendam pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran Pemkab Cirebon, hingga permukiman warga. Sejumlah video viral memperlihatkan gudang supermarket terendam air setinggi lebih dari satu meter.

Warga menilai banjir kali ini tidak biasa. Air datang mendadak dengan volume besar, sehingga muncul dugaan banjir tersebut merupakan air kiriman dari wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya kawasan Gunung Ciremai.

Penurunan fungsi kawasan hulu, menyusutnya daerah resapan air, eksploitasi sumber daya air, serta maraknya bangunan di zona penyangga (buffer zone) dinilai menjadi faktor utama. Gunung Ciremai sendiri berada dalam wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC).

Peringatan Keras untuk Muspida Kuningan

Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyampaikan peringatan keras kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Kuningan agar tidak abai terhadap kondisi lingkungan, khususnya kawasan konservasi.

“Jangan sampai di kemudian hari terjadi bencana banjir bandang dan longsor yang merenggut korban jiwa akibat kelalaian yang disengaja dalam pengelolaan kawasan konservasi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa bencana bukanlah peristiwa tiba-tiba, melainkan hasil dari komplikasi kerusakan alam yang terjadi secara sistematis dan dibiarkan berlangsung.

.AY