Terdamparnya Cita-cita Proklamasi, Ketua LSM Frontal Soroti Pudarnya Manifestasi Pancasila

KUNINGAN, pemudakuningan.id – Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, melontarkan kritik tajam terhadap arah perjalanan Republik Indonesia dalam refleksi akhir tahun 2025. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di Kuningan, 30 Desember 2025, Uha menilai bahwa cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI kian tereduksi menjadi jargon seremonial dan kehilangan daya transformasinya dalam kehidupan nyata masyarakat.

Menurut Uha, meski penjajahan telah berakhir secara formal, praktik penindasan justru terus hidup dalam bentuk baru, seperti kemiskinan struktural, kebodohan yang dipelihara, serta ketidakadilan yang dilembagakan oleh sistem. Dalam kondisi tersebut, manusia Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai subjek bermoral, melainkan sekadar objek kebijakan dan angka statistik.

“Manusia esensial—manusia yang bermartabat, bermoral, dan bebas—telah dilupakan. Nilai etis, estetis, dan religius yang seharusnya membentuk keadaban bangsa justru memudar,” tegas Uha.

Ia menilai, cita-cita Proklamasi untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum mengalami pengkhianatan sistemik. Negara dinilai gagal menghadirkan perlindungan nyata bagi kelompok paling rentan, khususnya anak-anak bangsa yang hidup dalam tekanan ekonomi dan keterbatasan akses kebijakan publik.

Lebih jauh, Uha mengkritik praktik pembangunan dan kesejahteraan yang dinilainya telah direduksi menjadi komoditas politik. Infrastruktur dibangun bukan sebagai alat pembebasan rakyat, melainkan sebagai simbol kekuasaan. Janji kesejahteraan, kata dia, hanya ramai saat kontestasi elektoral, lalu menguap setelah kekuasaan diraih.

Di sektor pendidikan, kritik serupa juga disampaikan. Kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan disebut telah melahirkan ketimpangan sistemik, di mana mutu menjadi hak istimewa bagi kelompok mampu, sementara mayoritas rakyat hanya memperoleh standar minimal.

“Pendidikan tidak lagi menjadi alat emansipasi, tetapi mekanisme seleksi kelas sosial yang mereproduksi kebodohan struktural,” ujarnya.

Uha juga menyoroti Pancasila yang kian kehilangan makna substantif. Ia menilai Pancasila hanya dijadikan simbol administratif dan tidak sungguh-sungguh dihidupi dalam kebijakan negara. Akibatnya, bangsa kehilangan orientasi ideologis dan kepribadian nasional.

Yang paling krusial, menurut Uha, adalah dominasi agama dalam praktik bernegara yang tidak lagi bersifat spiritual, melainkan politis dan administratif. Ia menilai banyak penyelenggara negara lebih setia pada keyakinan personal ketimbang pada Pancasila dan konstitusi.

“Ini adalah bentuk separatisme ideologis. Negara perlahan bergerak ke arah teokrasi terselubung, dan itu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat menyeret Indonesia pada disintegrasi ideologis, di mana kebebasan warga tergerus oleh tekanan sosial-religius dan Pancasila kehilangan fungsinya sebagai pandangan hidup bersama.

Menutup refleksinya, Uha menegaskan bahwa jalan keluar masih ada, tetapi hanya jika bangsa Indonesia berani kembali kepada Pancasila secara radikal dan konsekuen—bukan sebagai slogan, melainkan sebagai fondasi hidup berbangsa dan bernegara.

“Tanpa itu, Proklamasi hanya akan menjadi teks mati. Republik ini mungkin berjalan maju secara administratif, tetapi sesungguhnya mundur secara filosofis,” pungkasnya.

.AY