Akhirnya TNGC Dipukul KO Gubernur Jabar KDM

KUNINGAN, pemudakuningan.id – Di tengah carut-marut tata kelola lingkungan hidup dan absennya keberanian moral para pengambil kebijakan, Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) akhirnya “dipukul KO” oleh inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Sidak tersebut menjadi bukti telanjang bahwa kerusakan kawasan konservasi Gunung Ciremai bukan sekadar isu teknis, melainkan hasil dari pembiaran sistemik yang berlangsung lama.

Sidak Gubernur Jabar dilakukan menyusul aksi demonstrasi aktivis lingkungan bertajuk Save Ciremai di depan Gedung Sate pada 6 Januari 2026. Aksi tersebut menyoroti kondisi kritis pengelolaan TNGC, khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan, yang selama ini luput dari pengawasan serius negara.

Kedatangan KDM ke lapangan menegaskan satu hal penting: negara sebenarnya tahu, tetapi memilih diam. Pembiaran terhadap berbagai praktik eksploitatif di kawasan konservasi telah menjelma menjadi kejahatan struktural yang dilegalkan oleh kelambanan birokrasi.

Eksploitasi Terbuka, Negara Membisu

Di lapangan, berbagai pelanggaran terjadi nyaris tanpa perlawanan. Mulai dari pencurian kayu dan pembalakan liar, penyadapan getah pinus tanpa izin, pemanfaatan serta penjualan mata air ilegal, hingga pembukaan lahan dan aktivitas wisata di lereng Gunung Ciremai yang merusak fungsi ekologis kawasan.

Ironisnya, kondisi tersebut bukan rahasia umum. Mayoritas masyarakat Kuningan mengetahui praktik-praktik tersebut berlangsung secara terang-terangan. Namun upaya kolektif untuk menghentikannya selalu kandas karena para pemegang kekuasaan, intelektual, tokoh masyarakat, bahkan sebagian aktivis, memilih diam. Ketakutan, kepentingan, dan kompromi politik menjelma menjadi tembok tebal yang melindungi perusak lingkungan.

Kebodohan Sistemik dalam Tata Kelola Negara

Apa yang terjadi di TNGC bukan kasus tunggal, melainkan potret kegagalan berpikir negara secara struktural. Kebijakan yang lahir cenderung tambal sulam, reaktif, dan tidak menyentuh akar persoalan. Negara lebih sibuk meredam kegaduhan ketimbang menyelamatkan masa depan ekologis rakyatnya.

Dalam kondisi seperti ini, rasionalitas justru dianggap ancaman. Berpikir logis dipersepsikan tidak sopan. Kritik dipandang sebagai gangguan stabilitas. Akibatnya, kebodohan bukan lagi persoalan individu, melainkan telah dilembagakan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.

Momentum Sejarah atau Kembali Gagal

Inspeksi Gubernur Jawa Barat harus dipahami sebagai momentum sejarah, bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah ujian: apakah negara berani membongkar jaringan kepentingan yang merusak kawasan konservasi, atau kembali mengulang pola lama—ribut sebentar, lalu senyap.

“Jika momentum ini kembali disia-siakan, maka jangan salahkan siapa pun ketika bangsa ini runtuh oleh kebodohannya sendiri,” tegas Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, situasi hari ini menuntut tindakan revolusioner yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak cukup dengan retorika hijau atau jargon keberlanjutan. Yang dibutuhkan adalah keberanian moral untuk memutus mata rantai kejahatan lingkungan yang selama ini dilindungi oleh kekuasaan.

Ciremai sebagai Cermin Bangsa

Gunung Ciremai kini bukan sekadar bentang alam, melainkan cermin kondisi bangsa. Ketika negara-negara lain berlomba membangun indeks kebahagiaan, warga Indonesia justru dipaksa terus-menerus mengoreksi pemerintahnya sendiri.

Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan:

apakah negara akan berdiri sebagai pelindung alam dan rakyat, atau terus menjadi penonton yang membiarkan kehancuran berlangsung?

.AY